About these ads

Archive

Posts Tagged ‘perda anak’

Sosialisasi Perda anak di tingkat kecamatan

Seperti yang ane posting terdahului (postingan disini) mengenai sosialisasi peraturan daerah kota Surabaya no 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dengan peserta para guru dan kepala sekolah. Maka pada kali ini beberapa kecamatan mengadakan inisiatif untuk sosialisasi ditingkat kecamatan dengan peserta kader dan masyarakat tingkat kecamatan. Ane sendiri sempat mendapatkan mandate untuk menyampaikan sosialisasi di kecamatan Tegalsari.

Bersama dengan kawan dikantor ane mengisi acara sosialisasi ini. Sosialisasi dilaksanakan pada hari selasa, 12 Juni 2012 di aula kecamatan setempat. Peserta yang hadir berasal dari kader-kader dan kasie kesra dari 5 kelurahan yakni Kelurahan Kedungdoro, Keputran, Tegalsari, Dr. Soetomo dan Wonorejo.  Berhubung tidak banyak peserta maka sambil menunggu peserta lain datang acara tetap dimulai setelah dibuka oleh kasie kesra kecamatan.

Ada dua materi yang kami sampaikan yakni menggaungkan isu isu Menuju Surabaya Kota Layak Anak dan esensi dari perda no 6 tahun 2011 ini.  Ane sendiri kebagian menyampaikan materi menuju Surabaya kota layak anak. Dimana ane mengawali terlebih dahulu dengan definisi anak, hak-hak anak dan lokus yang menjadi isu kota layak anak.  Inti dari kota layak anak adalah adanya jaminan mengenai pemenuhan hak-hak anak yang terdiri dari 5 kluster (konvensi hak anak) yakni (1).Hak sipil dan kebebasan, (2).Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3.)Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4.)Pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya dan (5.) Perlindungan khusus.

Materi selanjutnya merupakan esensi perda perlindungan anak dimana didalamnya terkait sekali dengan isu Menuju Surabaya Kota Layak Anak. Kalau terkait isinya bisa dilihat dipostingan sebelumnya kemarin (postingan sama dengan di atas) sedangkan yang ane bahas disini adanya pasal terkait Gugus Tugas Kota Layak Anak. GT KLA inilah yang akan mengomandoi berjalannya Surabaya Kota Layak Anak sekaligus sebagai sarana komunikasi pengembangan Surabaya kota layak anak.

Tidak terasa hampir 3 jam kita memberikan sosialisasi yang lumayan mendapatkan respon dari peserta. Tidak sedikit yang memberikan umpan balik dan pertanyaan cerdas terkait mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan bahkan tingkat RT atau RW. Semua yang hadir mempunyai komitmen untuk mendukung pemenuhan hak-hak anak dalam rangka mewujudkan Surabaya kota layak anak di berbagai tingkatan.

Mari mewujudkan Surabaya kota layak anak…

baca juga :

About these ads

Capacity Building PKBM Kota Surabaya

March 18, 2012 1 comment

Pada hari selasa-hingga kamis, 6- 8 Maret 2012 dilaksanakan pelatihan kapasitas bagi relawan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM) se- Kota Surabaya. Pelatihan dilaksanakan di aula pertemuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapemas dan Kb) Kota Surabaya. Pelatihan ini merupakan tahun kedua setelah tahun 2011 kemarin dilaksanakan pelatihan serupa.

PKBM merupakan perpanjangan tangan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT-P2A) Kota Surabaya yang berada di tingkat kecamatan di Kota Surabaya.  Keberadaan PKBM merupakan pintu aduan awal untuk melayani permasalahan perempuan dan anak yang selama ini terjadi di masyarakat.  Permasalahan itu baik yang bersifat kekerasan (KDRT), trafiking, eksploitasi, gizi buruk, anak terlantar, anak putus sekolah maupun permasalahan perempuan dan anak yang lain.

Tujuan dari pelatihan yakni untuk meningkatkan pengetahuan dan relawan PKBM dalam menangani permasalahan perempuan dan anak. Pelatihan ini diikuti oleh 200 orang yang terdiri dari Kasie Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan relawan PKBM dari 31 kecamatan.  Pemateri dalam pelatihan yang dilaksanakan selama 3 gelombang ini yakni Wiwik Afifah dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur dengan materi Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Kanit PPA Polrestabes dan KP3 Tanjung Perak dengan materi Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan Restoratif Justice dan materi terakhir tentang Pelaksanaan Perda no 6 tahun 2011 Kota Surabaya tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

Hasil yang diharapkan dari capacity building ini adalah

  • Meningkatnya pengetahuan relawan PKBM terhadap implementasi Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak
  • Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas PKBM dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
  • Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas PKBM dalam mencegah dan menangani kasus trafiking
  • Meningkatnya pengetahuan relawan PKBM terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum serta penanganannya.

Dalam pelatihan ini hampir semua peserta berperan serta aktif dengan bertanya terhadap para nara sumber terutama terkait dengan bentuk trafiking dan bagaimanana penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Semoga dengan berakhirnya kegiatan capacity building PKBM dapat menjadikan bekal untuk menangani permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat sekitar terutama perempuan dan anak.

Mari wujudkan Surabaya Kota Layak Anak dan Kota Peduli Perempuan.

Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Anak Kota Surabaya.

December 7, 2011 5 comments

Anak adalah generasi masa depan. Oleh karena itu segala kebutuhan  dan hak-hak anak harus dipenuhi demi kelangsungan bangsa dan negara ini.  Dalam tataran negara sudah ada UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka untuk konteks Kota Surabaya telah digedog Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Keberadaan beragam kebijakan dan peraturan terkait anak dimaksudkan agar hak-hak nya lebih terjamin. Mengacu  Konvensi Hak-Hak anak terdapat 5 kluster hak anak yakni Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya dan Perlindungan Khusus.

Keberadaan peraturan daerah no 6 tahun 2011 diatas diharapkan mampu menjamin keberlangsungan  hak-hak anak di kota Surabaya. Oleh karena itu dilaksanakan sosialisasi bagi publik Surabaya terutama insan pendidik. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 22 dan 25 November 2011 di Ruang Sawunggaling Gedung Pemerintah Kota Surabaya. Peserta sosialiasi adalah kepala sekolah tingkat SD dan SLTA se-Kota Surabaya.

Pembicara dalam sosialisasi tersebut adalah Nanang Chanan (Wahana Visi Indonesia) dengan materi Inisiasi menuju Surabaya Kota Layak Anak, Rizal ( Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya) dengan materi Pentingnya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Guna Menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Isa Anshori (Hotline Pendidikan Jawa Timur) dengan materi Fenomena-fenomena kenakalan remaja (siswa) dan penanganannya di Kota Surabaya.

Sebagai gambaran singkat perda penyelenggaraan perlindungan anak ini terdiri dari  XIV BAB dan 31 pasal.  Dan kerangka perdanya sebagai berikut :

—  BAB I  : KETENTUAN UMUM

—  BAB II : KEWAJIBAN ANAK

—  BAB III : KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB PEMDA,MASYARAKAT, KELUARGA & ORTU

—  BAB IV : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK

—  BAB V : PEKERJA ANAK PADA PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL

—  BAB VI : PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

—  BAB VII  : FORUM PARTISIPASI ANAK

—  BAB VIII : GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

—  BAB IX   : LARANGAN

—  BAB X    : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

—  BAB XI   : SANKSI ADMINISTRATIF

—  BAB XII  : KETENTUAN PENYIDIKAN

—  BAB XIII : KETENTUAN PIDANA

—  BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

Kalau mau donlod isinya silahkan kunjungi situs Pemerintah Kota Surabaya disini

Beberapa point yang penting pada perda ini yakni terkait Pendidikan pada Pasal 10 :  ayat (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib  belajar minimal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.  Ayat (4) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

 Selain itu terdapat larangan bagi anak untuk berkunjung ke pub, hotel, diskotik, dan tempat hiburan (WARNING bagi pengelola) karena jika melanggar pihak pengelola akan dikenakan sanksi. “

Pasal 24

Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.

 Pasal 25

 Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis  dilarang menyewakan kamar kepada anak  tanpa didampingi oleh orang tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya. 

 Dengan disosialisasikan tahap awal peraturan daerah ini semoga nantinya tidak ada anak Surabaya yang putus atau tidak sekolah, kasus gizi buruk tidak ada lagi, kenakalan anak dapat direduksi, trafiking anak dapat diceag dan beragam hak-hak anak yang lain seperti kesehatan, sosial dan lain-lain dapat terjamin secara pasti.

Road to Surabaya Kota Layak Anak…

baca juga :

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,474 other followers

%d bloggers like this: